Lembaga Advokasi Siwo Migo Dampingi Terdakwa Penggelapan, Terdakwa Divonis Lepas Oleh Majelis Hakim

Kota Metro, Akses Berita – Masih ingat, seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang divonis lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri  (PN) Kelas I B Kota Metro atas kasus hutang piutang yang menjeratnya. Dahlia Yohanovi(40) ,kini memasuki babak baru.

Setelah divonis Lepas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro telah mengajukan upaya hukum Kasasi melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Metro Kelas IB kepada terdakwa Dahlia Yohanovi dengan Nomor : 200/Pid.B/2020/PN Met pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021

“Sehingga pada tanggal 3 Maret 2021 terdakwa melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum Lembaga Advokasi Siwo Migo telah mengajukan Kontra Memori Kasasi, dengan teregisternya Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi Penasehat Hukum Nomor 1/Akta Pid.B/2021/PN Met,” jelas kuasa hukum terdakwa, Dede Setiawan, SH, Sabtu (19/6/2021).

“Ia menjelaskan, dalam sidang putusan yang berlangsung di ruang sidang PN Metro pada Kamis, 4 Februari 2021 lalu, terdakwa yang dituntut pidana 1 tahun 6 bulan atas tuduhan pelanggaran Pasal 372 KUHPidana dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum.

“1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, terhadap dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh saksi korban berinisial EM, akhirnya PN Metro Kelas IB mengeluarkan vonis lepas,” kata dia.

Ia juga menerangkan, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Untuk itu, ia meminta penegak hukum melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

“Jadi putusan Lepas itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai oleh Arista Budi Cahyawan sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal dan Andri Lesmana yang masing-masing sebagai hakim anggota. Mereka memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, Kemudian memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya serta membebankan biaya perkara kepada negara,” beber Dede.

Ia menyampaikan, majelis hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB telah mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dimajukan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa untuk melepaskan Dahlia dari segala tuntutan hukum. Lalu, meminta terdakwa dibebaskan dari tahanan kota, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Sementara, Bambang Irawan, S.H selaku kuasa hukum Dahlia juga menyampaikan, berdasarkan pertimbangan majelis hakim, menyatakan Dahlia Yohanofi terbukti meminjam uang sebesar Rp 70 juta kepada saksi korban EM, meski EM membantah dan menyatakan bahwa Dahlia tidak pernah membayar hutang kepada saksi korban.

“Majelis hakim yang terdiri dari Mohammad Iqbal, S.H, Andri Lesmana S.H, M.H, dan Arista Budi Setiawan, S.H, M.H, menyatakan terdakwa telah membayar hutangnya kepada saksi korban EM, sebesar Rp26.100.000. Majelis hakim berpandangan bahwa ketidakmampuan saudari Dahlia untuk membayar hutang kepada saksi korban, merupakan perbuatan wanprestasi. Saksi korban yang merasa dirugikan karena perbuatan terdakwa tidak membayar hutang, terbanding terbalik dengan prasangka saksi korban dan tuntutan JPU. Yang mana pada amar putusan PN kelas IB Metro, menyatakan terdakwa dibebaskan dari tuntutan, dibebaskan dari tahanan kota, memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya serta biaya perkara dibebankan kepada negara,” bebernya.

Bambang juga mengapresiasi langkah penegak hukum dalam memutus kasus yang pro terhadap rakyat kecil dan tentunya sesuai fakta persidangan. Tentunya langkah tersebut dinilai selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Kami berterimakasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan mengapresiasi keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Pada Yurisprudensi tersebut sangatlah jelas, dan tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan, berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang,” ungkapnya. (RLS/red)

 4,589 total views,  1 views today